Skip to content

Ruang PPID SMAN 1 Kecamatan Harau

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.
Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar dan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel demi pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehatihatian dalam kelangsungan SMAN 1 Kecamatan Harau. Untuk itu, sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di SMAN 1 Kecamatan Harau yang disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta ruang penunjang pelayanan informasi tersebut. PPID  itu sendiri mempunyai tugas merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di SMAN 1 Kecamatan Harau.

Struktur PPID SMAN 1 Kecamatan Harau